FENOMENA PEMILUKADA

Pilkada merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. Melalui pilkada, rakyat secara langsung akan memilih pemimpinnya di daerah sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah. Melalui pilkada perwujudan kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Pilkada dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah (legitimate). Mungkin proses "Pemilhan Kepala Daerah" dapat mempercepat pendewasaan demokrasi di Indonesia, dan sekaligus proses pendidikan politik  yang tepat dan langsung dirasakan oleh rakyat yang mempunyai hak pilih dan juga bagi generasi muda yang melihat langsung bagaimana proses demokrasi itu berlangsung. Harus siap untuk menang dan untuk kalah.

Dengan pemilihan kepala daerah, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom, sebagaimana rakyat memilih Presiden dan wakil Presiden (eksekutif), dan anggota DPD, DPR, dan DPRD (legislatif). Pemilihan Kepalala Daerah didasarkan pada ketentuan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang tentang pemerintah daerah yang merupakan hasil revisi  dari UU Nomor 22 tahun 1999. Secara teknis petunjuk pelaksanaan pemilukada tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2005 tentang cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah.

Awalnya konsep pemilukada langsung ini terlihat begitu cantik dan ideal namun seiring dilaksanakan  di berbagai daerah ternyata konsep ini mulai memperlihatkan wajah buruknya. Menurut  data departemen dalam negeri, penggunaan anggaran pemilukada pada tahun 2010 menyedot dana Rp.3,5 Triliun. Jika seluruh daerah menggelar pemilukada diperkirakan dana APBD yang tersedot mencapai sekitar Rp.6 Triliun. Biaya lebih dari Rp 800 miliar untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur sungguh berlebihan. Jika terus dibiarkan terjadi, hal itu justru membahayakan demokrasi karena akan memunculkan gelembung demokrasi, realitas demokrasi yang semu.

Add caption

Pilkada Jatim yang menghabiskan biaya lebih dari Rp 830 miliar terlalu mahal. Jumlah ini setara dengan seperlima Pendapatan Asli Daerah Jatim dalam setahun. Karena itu, semestinya pemungutan suara ulang di Bangkalan dan Sampang serta penghitungan suara ulang di Pamekasan adalah tahapan terakhir Pilkada Jatim.

Litbang Kompas mencatat, Pilkada Jatim adalah yang termahal. Pilkada DKI Jakarta Agustus 2007 menghabiskan dana Rp 194 miliar. Pilkada di Jawa Barat dan Jawa Tengah juga menelan biaya kurang dari Rp 500 miliar.

Arief Budiman, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, menjelaskan, pada putaran pertama pilkada, KPU diberi dana Rp 425 miliar. Selain untuk KPU, Pemerintah Provinsi Jatim juga menyediakan dana untuk instansi lain. Putaran kedua menghabiskan biaya Rp 265 miliar. Adapun pada penghitungan ulang di Pamekasan dianggarkan Rp 3,3 miliar. Pemungutan suara ulang di Bangkalan dan Sampang membutuhkan Rp 15,5 miliar, termasuk biaya pengamanan.

Berbagai peristiwa yang terjadi terkait pemilukada ini memaksakan kita untuk mengkaji apakah layak konsep pemilukada langsung ini dipertahankan dalam alam demokrasi kita? Berbagai wacana tentang penghapusan pemilukada inipun banyak bergulir. Salah satunya datang dari Ketua PB Nadhlatul Ulama Hasyim Muzadi yang mengusulkan agar proses pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung dihapuskan saja. Karena menurutnya para pemimpin itu ketika ditagih janjinya, tidak bertanggung jawab karena merasa sudah membeli suara rakyat.  Sementara wacana yang bersifat “jalan tengah” datang dari Mendagri Gamawan Fauzi yang mengusulkan dalam rangka penghematan anggaran maka yang dilaksanakan pemilukada langsung hanya pada pemilihan bupati/walikota saja. Pemilukada gubernur dihapus dan gubernur cukup dipilih langsung oleh Presiden. Hal tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membawa wacana ini dalam pembahasan revisi UU no 32 tahun 2004.

Terlepas dari berbagai wacana tersebut menurut pendapat saya  pemilukada gubernur masih perlu, tetapi dengan merubah sistemnya misalnya saja pemilukada dibagi menjadi dua, untuk bupati/walikota bisa dipilih rakyat, sedangkan untuk gurbernur dipilih oleh presiden saja. Mengetahui pemimpin Negara sekarang banyak berbau KKN. Selain itu saya mempunyai ide dengan mengubah system pemilunya agar lebih efisien efektif dan ekonomis. Misalnya saja pemilihan itu dibuat secara online mengetahui teknologi jaman sekarang sudah mulai canggih. Untuk bukti telah memilih bisa menggunakan bukti sidik jari dan dibubuhi tanda tangan. Sehingga lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, rakyat tidak harus rugi waktu bekerjanya dan Negara juga tidak perlu mengeluarkan banyak dana.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan sistem pemilukada langsung. Yang salah adalah personal atau individu yang menjalankan system. Ibarat pisau bila dipergunakan oleh orang jahat maka ia bisa melukai bahkan membunuh, sebaliknya bila digunakan oleh juru masak maka ia bisa membantu proses pembuatan masakan yang lezat dan bisa menyejahterakan orang yang memakannya.  Sekarang  para elit politik selaku kumpulan individu yang menjalankan system mampukah menjalankan system ini dengan baik? Mampukah bersikap dewasa dalam berpolitik? Mampukah menggunakan pemilukada sebagai alat untuk menyejahterakan rakyat? bila tidak maka lebih baik bubarkan saja system ini. Untuk apa penggunaan dana triliunan rupiah tetapi hasilnya adalah kita saling meneror, kita saling menyerang, kita saling menyakiti, yang bisa menimbulkan disintegrasi bangsa?